Kamis, 23 Juni 2011

..TKI dan permasalahannya..


Assalamualaykum..
sudah lama aku tidak lagi bercerita tentang banyak hal. Sebagian besar kisahku akhir-akhir ini adalah mengenai laporan singkat tentang perjalanan ke berbagai kota. Menulis bukanlah perkara gampang atau tidak tapi tentang perkara melakukannya atau tidak. Dan sejauh ini, menulis untuk blogku tidak menjadi prioritas utama. Alasan-alasannya mungkin akan aku jabarkan nanti, ketika punya waktu dan tidak ada bahan tulisan yang lebih baik.
bukan plakat yg mreka butuhkan tapi kepedulian
Pemberitaan di berbagai media saat ini sedang sibuk berfokus pada satu masalah yang sudah mengalami pasang surut sejak dulu. PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA bukanlah masalah yang baru timbul, seingatku masalah ini pun merupakan masalah yang sudah sibuk diperbincangkan sejak aku duduk di bangku SMA (pada saat SMA keingintahuanku perihal masalah internasional meningkat dan membuatku tertarik untuk sekedar membaca meski belum mampu menganalisisnya melebihi kecerdasan siswa SMA masa saat ini). Namun pada masa itu yang menjadi pusat perhatian adalah kondisi TKI di Malaysia.
Kini masalahnya masih tetap sama yakni masalah perlindunga  TKI dengan setting-an tempat yang berbeda yakni Arab Saudi. Ruyati binti Satubino, salah seorang TKI Indonesia di Arab Saudi, dihukum mati oleh pemerintah Arab. Hukuman mati tersebut dilakukan selang 4 hari setelah Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidatonya pada Konfrensi International Labour Organization (ILO) yang mendapat apresiasi positif oleh peseta konfrensi tersebut.
Pemberitaan ini menuai banyak suara dari masyarakat. Semuanya menyudutkan pemerintah, sayangnya tidak ada yang secara signifikan mengarahkan pemerintah untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Ketika memahami masalah ini lebih jauh, secara pribadi pun aku setuju bahwa ini adalah kesalahan pemerintah. Aturan memang telah dibuat namun pelaksanaan dilapangan masih jauh dari layaknya. Namun di lain pihak masalah seperti ini tidak hanya butuh sikap dari pemerintah melainkan kesadaran dari masyarakat terutama mereka yang ingin bekerja sebagai TKI di luar negeri.
Terlebih dahulu kita berbicara mengenaik kewajiban pemerintah atas warganya yang ada di luar negeri apa pun keperluannya. Aturan pembuatan passport dan atau visa merupakan salah satu langkah awal bagi pemerintah untuk memulai perlindungan atas warganya. Orang-orang yang mendaftarkan diri untuk melintasi batas negara lain tentu saja perlu melaporkan diri, maka passport dan visa-lah yag menjadi surat pengantarnya. Tentu saja pendataan bagi warga yang ingin bekerja dengan yang ingin jalan-jalan akan berbeda, bahkan pendataan warga negara yang menjadi TKI sudah selayaknya dibedakan dengan yang bekerja dalam bidang yang lain. Karena kita menyadari kondisi mereka yang jauh lebih rentan terhadap kekerasan dibandingkan warga negara lain yang datang ke luar negeri dengan alasan lain.
Seingatku, aku pernah menghadiri sebuah mata kuliah dari konsulat Indonesia untuk Australia. Pembicara sempat mengingatkan kami bahwa jika datang ke luar negeri sebaiknya segera melaporkan diri 1x24 jam untuk memudahkan pendataan dan perlindungan bagi warga negara yang ada di Australia. Maka kemungkinan besar regulasi yang sama pun seharusnya diberlakukan lebih ketat oleh konsulat ataupun kedutaan besar di negara lain (inilah yang ku katakan sebagai regulasi yang baik tanpa pelaksanaan yang berarti).
Dilain pihak seharusnya saat ini, pemerintah berperan aktif dalam mendata warga negaranya yang tinggal diluar negeri. Karena sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1963, maka konsuler memiliki peranan untuk melindungi  kepentingan warganya di negera penerima, menolong membantu warga negara pengirim di negara penerima. Dalam ketentuan itu seharusnya pemerintah mampu mendata warga negaranya baik yang masuk secara ilegal maupun legal yang tengah menjalani proses hukum di negara penerima tempat ia bertugas. Secara pribadi kesimpulanku adalah bahwa dari lini bawah yakni konsuler dan kedutaan besar hingga lini atas yakni Presiden menanggung kesalahan yang sama.
Di lain pihak, masyarakat pun memiliki peran dalam memperpanjang jumlah korban TKI yang mengalami penelantaran hingga penganiayaan. Pengalaman di lokasi KKN ku salah satunya menjadi fakta atas pernyataan tersebut. Sangat sulit menumbuhkan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya menjadi TKI melalui jalur yang legal. Mereka merasa birokrasi pemerintah dalam pengiriman TKI mempersulit. Lebih mudah mendaftar melalui agen-agen PJTKI yang berkeliaran di lingkungan mereka. Bahkan bagi mereka lebih baik mencari kerja di Malaysia dengan menjadi alasan menjenguk sanak keluarga di Malaysia agar bisa melintasi batas. Saat hal ini dilakukan mereka seolah lupa mengenai bahaya yang mengancam mereka di negara tujuan dan nanti ketika meraka mengalami kesulitan mereka akan menuntut pemerintah tidak ingin membantu mereka.
Itu sebabnya untuk menyelesaikan masalah perlindungan TKI ini perlu kerjasama dari kedua belah pihak. Denga mendaftar melalui jalur resmi dan dengan dukung pemerintah, maka perlindungan yang diberikan bisa lebih baik. Selain itu, pemerintah pun harus lebih meningkatkan pelaksanaan regulasi dan pendataan atas warga negaranya di negara penerima TKI. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Para mahasiswa yang melakukan KKN di berbagai perkampungan pun sebenarnya mengemban tugas untuk mensosialisasikan regulas legal terkait pengiriman TKI sehingga memperlancar hubungan timbal balik di antara keduanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga berkenan meninggalkan jejak (^_^)